Bisnis Tambak Udang

Suatu hari di pertengahan tahun 1994, Iwan menemukan udang di dalam tambaknya mati dalam waktu singkat. Bercak-bercak putih muncul di sekujur kulit udang. Ini kali kedua dialami Iwan sejak mencoba tambak intensif. Virus udang sering kali menghantam pertambakan udang, khususnya yang menrapkan pola intensif. Tambak milik Iwan dan rekan-rekannya di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur termasuk diantaranya.

Tambak intensif menghasilkan limbah berupa sisa pakan dan bahan kimia yang mencemari perairan. Inilah yang menjadi penyebab gagalnya budidaya udang di sepanjang pantai utara Jawa. Bagi petambak dengan kemampuan dana terbatas seperti Iwan, kegagalan tambak intensif sangat memberatkan. Biaya yang telah dikeluarkan sangat besar. Menjadi bangkrut dan kehilangan tambak udang sudah sangat biasa dialami para petambak. Namun jika berhasil, kerugian pada musim yang lalu bisa ditutupi.

Dengan kegagalan panen udang kali ini, Iwan menghadapi dilema. Dia harus memilih antara meneruskan usaha tambak intensif yang beresiko, namun keuntungannya lebih besar atau kembali ke tambak tradisional yang lebih aman, walaupun keuntungan tidak sebesar tambak intensif.

Kebimbangan Iwan dalam menentukan pilihan mewakili perasaan yang sama dihadapi petani tambak di wilayah tersebut. Dilema antara tambak intensif dan tradisional adalah pilihan antara dua pola tambak yang saling bertolak belakang. Satu sisi, tambak intensif menjanjikan keuntungan yang besar. Namun pencemaran perairan oleh limbah tambak hanya menjanjikan keberhasilan dalam jangka pendek. Pada sisi yang lain, tambak tradisional tanpa input, menjanjikan keberlanjutan dalam jangka panjang dan resiko kegagalan lebih kecil. Hanya saja penghasilan yang diterima tidak sebesar tambak intensif.

Semakin banyak tambak intensif di suatu wilayah, maka limbah pakan yang terbuang dan bahan kimia semakin besar. Lebih dari setengah pakan yang ditebar ditambak, tidak dikonsumsi oleh udang. Pakan ini akan membusuk didasar perairan dan mencemari perairan saat pergantian air. Berat pakan udang yang diberikan pada tambak intensif lebih berat dibandingkan hasil panen udang hingga 1,5 kali.

Bagi Iwan, memilih tambak tradisional di tengah tambak intensif akan sulit. Antara tambak yang satu dengan yang lain saling terhubung. Setiap tambak mengambil air sungai dan laut yang sama, dan mengalirkan limbah ke sungai yang sama. Jika satu tambak terkena penyakit udang, maka yang lain juga tidak luput. “Karenanya jika ingin menerapkan tambak tradisional, maka yang lain juga harus ikut,” kata Iwan.

Beruntung bagi Iwan, kebanyakan petani tambak di desanya berpikiran sama, yaitu ingin kembali ke pola tambak tradisional. Sejumlah petani sudah mulai mengembangkan cara tambak tradisi lama dengan inovasi baru. Haji Ali Ridho, petambak yang menjadi tokoh di daerah tersebut, mulai mengembangkan tambak tradisional tanpa pakan pabrik dan bahan kimia lainnya. Pakan udang dikembangkan dari alam, yakni algae dan plankton. Pupuk juga digunakan dari sisa kotoran hewan, sehingga model tambak ini disebut juga tambak organik.

Sekilas Sejarah dan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terletak pada daerah Delta Brantas, Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Jawa Timur dengan luas 627 km². Kegiatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menampilkan dua wajah. Di satu sisi kabupaten itu identik dengan tambak yang luasnya mencapai 15.530 hektar (5,28 km2) milik sekitar 3.300 petambak. Bandeng dan udang kemudian dijadikan lambang Kabupaten Sidoarjo. Beberapa kecamatan di Sidoarjo yang banyak memiliki lahan tambak antara lain Kecamatan Sidoarjo, Jabon, Buduran, Candi, Tanggulangin dan Sedati. Sekitar 90% petambak menerapkan metode pemeliharaan udang dengan teknik tradisional, sisanya menggunakan teknik semi-intensif.

Secara keseluruhan ekspor udang beku, baik hasil tambak maupun tangkapan di laut, memberikan kontribusi terbesar dalam ekspor non migas di Jawa Timur. Pada tahun 2001 ekspor udang beku Jatim mencapai volume 43.232,56 ton. Jika dihitung nilai produksi seluruh tambak udang di Sidoarjo, dengan penghasilan rata-rata Rp 7 juta per hektar, diperkirakan angka sebesar Rp 108,710,- milyar.

Namun di sisi lain fakta menunjukkan, urat nadi pertumbuhan ekonomi Sidoarjo bertumpu pada ribuan pabrik industri pengolahan. Dari Rp 17,979,- triliun produk domestik regional bruto (PDRB) Sidoarjo tahun 2004, sebesar 48,18% berasal dari sektor industri pengolahan. Kini Sidoarjo merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jatim. Tingkat pertumbuhan penduduk 2,87% pada periode 1990-2000 menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Jawa Timur. Sejak lama kegiatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo didominasi lapangan usaha industri pengolahan, sementara sumbangan sektor pertanian tidak begitu besar. Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjukkan bahwa perkembangan penggunaan lahan industri dan lahan sawah berbanding terbalik. Industri menunjukkan angka pertumbuhan meningkat, sementara luas lahan sawah menunjukkan penurunan.

Tahun 1997 merupakan titik balik kontribusi pertanian terhadap kegiatan ekonomi kabupaten. Sejak tahun 1997 sumbangan pertanian perlahan tapi pasti menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu, industri pengolahan dengan gagahnya menunjukkan angka pertumbuhan meningkat. Tahun 1998, karena krisis ekonomi, pertumbuhan sektor ini menurun. Hingga tahun 2000 sumbangan industri pengolahan belum pulih benar dari krisis. Sumbangan tahun 1997 masih lebih besar dibanding tahun 2000. Tidak salah bila sampai saat ini industri pengolahan menjadi lokomotif perekonomian kabupaten.

Perkembangan industri Kabupaten Sidoarjo tidak bisa lepas dari perkembangan Kota Surabaya. Daerah yang berjarak 23 kilometer dari ibukota Propinsi Jawa Timur ini menggantikan peran Surabaya sebagai kota industri. Konsekuensi dari kebijakan Kota Surabaya yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa adalah banyaknya pabrik yang sebelumnya berada di Surabaya pindah ke Sidoarjo. Untuk memperkuat posisinya sebagai daerah industri, pemerintah kabupaten membangun kawasan industri baru yang dikenal dengan istilah Siborian (Sidoarjo, Jabon, dan Krian) atau lebih keren disebut Siborian Growthpole Triangle. Kawasan Sidoarjo dan Krian sudah berkembang. Sarana dan prasarana relatif lengkap seperti air, listrik, telepon, serta sarana transportasi, sedangkan kawasan Jabon masih dalam perencanaan. Di ketiga kecamatan inilah investor menanamkan modal. Selain industri pengolahan, kerajinan tangan merupakan industri penting lainnya. Menurut data Dinas Perindustrian tahun 2001, 85% unit usaha merupakan industri kerajinan rakyat. Pengusahanya ada yang terpusat dalam sentra industri, ada pula yang terpencar.

Kebanyakan industri di Sidoarjo merupakan industri pengolahan yang tidak berbasis pada potensi lokal Sidoarjo. Industri pengolahan di Sidoarjo adalah industri makanan dan minuman serta industri pengolahan kertas dan bahan kertas. Ketergantungan pada bahan baku impor merupakan penyebab kolapsnya industri pengolahan pada saat krisis moneter tahun 1998. Industri yang memanfaatkan potensi lokal Sidoarjo, diantaranya perikanan dan tambak, belum digarap dalam skala besar dan serius.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, baru terdapat 21 eksportir atau pemilik gudang pengolahan (cold-storage).  Keseluruhannya masih berada di bawah kewenangan dinas terkait di tingkat propinsi, sehingga Pemda Sidoarjo tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan cold-storage maupun ekspor udang tersebut. Data produksi udang yang dimiliki Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo diperoleh dengan mendata langsung ke para petambak.  Pada tahun 2000 diproduksi sebanyak 3.662 ton udang, sementara tahun berikutnya sebanyak 3.625,4 ton.

Kepemilikan Tambak

Menurut pemilik tambak yang tergolong tidak luas (hanya sekitar 2 hektar saja), pemilik tambak yang luas saat ini merupakan keturunan keluarga kaya. Semakin lama mereka justru akan terus dapat menambah jumlah tambaknya. Kalau pemilik mempunyai kurang dari 10 hektar, semakin lama tambak akan semakin berkurang. Tambak-tambak tersebut akan terbagi kepada keturunannya.

Berbeda kondisinya jika pemilik awal lahan tersebut mempunyai tambak luas pada lebih dari satu lokasi, misalkan sekitar 20 hektar. Tambak tersebut biasanya tidak dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian untuk keturunannya, tetapi para pemilik hanya mempercayakan kepada satu orang dari keturunannya untuk mengelola secara langsung. Keturunan yang lain mendapat bagian dari keuntungan.  Bagi orang-orang kaya yang mempunyai tambak di banyak lokasi, mereka kebanyakan jarang mengunjungi tambaknya. Segala urusan tentang pertambakan diserahkan sepenuhnya kepada si penjaga tambak. Seringkali pemilik tambak memiliki tangan kanan untuk memantau kerja penjaga tambak dan melaporkan hasil tambak.

Konversi lahan atau alih fungsi lahan banyak terjadi ketika terjadi maraknya budidaya udang windu sejak awal tahun 80-an. Bagi mereka yang sudah mempunyai lahan tambak cukup luas (sekitar 10 hektar lebih), dengan cepat dapat menambah lagi luas tambak dengan membuka tambak baru. Dalam sejarah, pembukaan tambak baru di Sidoarjo sudah ada sejak lama karena daerah Sidoarjo merupakan delta. Para pemilik tambak membuka tambak baru dengan mengolah tanah oloran, yang disebut juga sebagai “tanah timbul” karena menumpuknya sedimen di muara sungai.

Tanah oloran sebetulnya tidak dengan mudah diproleh di kawasan pesisir pantai Sidoarjo, tetapi hanya ada didaerah-daerah tertentu. Alih fungsi untuk pembukaan tambak baru terjadi pada kawasan mangrove. Pada masa itu sebetulnya tidak mudah untuk mengubah hutan mangrove menjadi tambak. Memerlukan biaya besar untuk membayar buruh membuka lahan.

Terdapat aturan pembagian tanah oloran bagi tiap kepala keluarga sebesar 1 hektar. Tidak semua KK ini mampu memanfaatkan tanah jatahnya untuk menjadi tambak baru. Untuk membuka tambak baru dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk menebang kayu, membuat kolam dengan kedalaman tertentu, membeli benih dan memeliharanya. Kebanyakan dari orang-orang tidak mampu, menjual jatahnya kepada orang lain. Para juragan besar atau orang-orang yang kaya yang sudah mempunyai tambak berhektar-hektar yang mampu membeli tanah tersebut. Pengumpulan lahan pada orang kaya setempat terjadi dengan cara ini.

Ketika lahan yang akan dibuka menjadi tambak sudah siap, maka calon pemilik hanya mendaftarkan lahan tersebut kepada pihak desa untuk mendapat perijinan dari pihak desa. Setelah surat perijinan dari pihak desa dibuat, selanjutnya dibawa ke kecamatan untuk mendapatkan SPPT. Kemudian diteruskan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk ditetapkan menjadi hak milik dalam bentuk sertifikat kepemilikan.

Ketika konversi lahan dipinggir pantai sudah tidak memungkinkan lagi, banyak pula konversi lahan mengarah kedaratan. Lahan sawah padi beralih menjadi tambak udang windu. Menurut kebanyakan pemilik tambak, mereka mengubah sawahnya menjadi tambak karena sawah tidak terlalu banyak menghasilkan uang dibandingkan udang windu. Satu kilogram udang windu sama dengan sekitar 25 kilogram padi.

Akan tetapi sawah yang diubah menjadi tambak berdampak pada sawah di sekitarnya. Perembesan air asin mencapai kawasan pertanian padi yang berdekatan dengan tambak yang mengalirkan air dari laut melalui sungai. Karena perembesan air laut ini, banyak areal padi sawah yang kemudian terpaksa diubah atau dijual menjadi tambak udang. Umumnya petani tidak mengetahui secara pasti mengapa terjadi perembesan (intrusi) air asin ke sawah. Kondisi ini mulai banyak terjadi di daerah-daerah sawah padi yang ada di Sidoarjo kini. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tidak cukup mempunyai data tentang perkembangan kawasan pertambakan yang di Sidoarjo. Tidak tersedia data statistik lahan yang dikonversi untuk 5 tahun terakhir. Dinas perikanan Sidoarjo tidak memasukkan konversi ini menjadi wewenang mereka dengan alasan areal pertanian sawah yang dikonversi menjadi lahan tambak produktif merupakan wewenang dinas pertanian.

Dalam catatan Dinas Perikanan setempat (2000), luas lahan yang banyak dimiliki oleh petani tambak adalah antara 2 hektar sampai 5 hektar, yaitu sebanyak 2.269 lahan RTP (Rumah Tangga Pertambakan). Sedangkan untuk kategori yang paling luas yaitu 10 hektar ke atas hanya ada 7 lahan RTP. Pemilik yang mempunyai lahan dengan luas antara 5 hektar sampai 10 hektar dan untuk lahan yang paling luas hanya dimiliki oleh sedikit orang.

Sumber : forplid.net